Kartu Kredit Dalam Fikih Islam

Hukum masyarakat antar negara, seperti Masyarakat Economi Eropah telah membatasi wewenang suatu negara untuk memungut pajak. Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. “Mengingat dampak berat dari krisis utang pelajar pada orang kulit berwarna, penghapusan hambatan untuk mengakses bantuan PPP bagi mereka yang gagal bayar dan kenakalan sangat disambut baik,” tambahnya.

Berdasarkan azas ini, pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh di wilayah suatu negara. Jadi yang dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang diperoleh dalam wilayah negara tersebut, sehingga atas penghasilan yang diperoleh dari luar negara tersebut tidak dikenakan pajak. Berdasarkan asas teritorial atau asas wilayah tersebut, hak mengenakan pajak berlaku bagi semua subyek yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara. Dengan demikian, maka orang asing yang turut serta dalam perekonomian suatu negara akan dikenakan pajak yang sama dengan warganegaranya. Oleh karenanya orang yang meninggalkan wilayah suatu negara akan kehilangan kewajiban perpajakannya di negara tersebut.

Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak badan dan melakukan pencacatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melalukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah meminta perbankan untuk menyerahkan data transaksi pengguna kartu kredit. Saat ini, baru 3 bank menyerahkan data transaksi kartu kredit nasabahnya, sisanya masih memproses permintaan dan melengkapi standar data yang diinginkan DJP. Dengan menggunakan aplikasi bjb DIGI, para wajib pajak tak perlu lagi repot-repot mendatangi kantor pajak untuk menuntaskan kewajibannya.

Pembayaran pajak ini dilaksanakan secara berangsur dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunannya. Adapun sanksi keterlambatan pembayaran pajak yaitu pengenaan bunga 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. PPh Badan yang sesuai dengan pasal 23 ini mengatur atas pemotongan pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.

Misalnya untuk bunga deposito, sudah terkena pajak final 20%, maka tidak bisa dikenai aturan pajak 1% ini. Tetap harus ada pelaporan utk SPT pribadi beliau berdasarkan penghasilan yg diterima . Mengenai case bapak, kami menyarankan bapak untuk mengirim surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat bapak terdaftar. Dalam surat tersebut, diberikan penjelasan bahwa walaupun usaha yang bapak lakukan termasuk dalam lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang dikenai PPh final 1%, namun total penghasilan yang bapak peroleh masih di bawah batas PTKP sebesar Rp. Normalnya memang usaha dengan omset segitu tergolong UMKM dan harus membayar pph sebesar 1% dari omset.